Oleh: Deny Rochman
Muhammadiyah harus mampu merebut hegemoni pers. Karena peran dan fungsi pers semakin penting di era demokrasi sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Melalui kekuatan pers Muhammadiyah bisa tampil menginformasikan, menghibur dan mendidik masyarakat bahkan mampu mempengaruhi kebijakan penguasa dan pengusaha. Pada gilirannya nanti bisa ikut menentukan arah dan sejarah bangsa.
Pentingnya penguasaan media massa oleh Muhammadiyah, selain peran dan fungsinya diatas, kini hegemoni kekuatan pers mengkrucut kepada orang perorang dan kelompok. Celakanya, dalam perkembangan terakhir hegemoni pers sudah tergoda dalam permainan politik kekuasaan. Mendirikan partai politik, mencalonkan presiden, menjadi menteri, anggota DPR/D, KPU dan sebagainya. Kondisi ini membuat fungsi dan peran pers melemah. Pada gilirannya pers cenderung menjadi alat kekuasaan.
Nama-nama beken dalam dunia jurnalistik berjejer dalam bursa politik nasional. Dahlan Islan raja media Jawa Pos Group, Aburizal Bakri bos TVOne, Surya Paloh juragan Media MetroTV, Hary Tanoesudibyo bos MNC group, dan nama-nama lainnya menjadi bintang politik proses demokratisasi pemilu 2014 lalu. Jika sudah demikian, berharap peran pers independen dan bebas kepentingan sangat jauh panggang dari api. Belum lagi selama Pemilu Presiden kekuatan media terpolarisasi terbelah menjadi dua kubu kekuatan politik calon presiden.
Muhammadiyah sebagai organisasi modern terbesar di Indonesia sangat berkepentingan dalam mengembalikan peran dan fungsi pers sediakala. Dalam era globalisasi, keberadaan pers sangat dibutuhkan bagi Muhammadiyah dalam menjalankan program dakwah di setiap lini kehidupan. Terlebih menjamurkan media sosial tak terbentung, harus dimanfaatkan oleh Muhammadiyah dengan baik sebagai kekuatan dakwah era digital.
Di era digital ini semuanya menjadi murah dan mudah. Setiap orang memiliki kebebasan dalam mengakses dan mempublikasikan ke ranah publik. Jangkauannya tidak hanya cakup nasional tetapi sudah global (mendunia). Bermodal smartphone berbasis android, laptop dan komputer terkoneksi internet, begitu mudah orang mencari dan memberi informasi dimana pun dan kapan pun. Para pengguna internet tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun, tidak hanya di Indonesia tetapi pengguna di dunia.
Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) sepanjang tahun 2016 sudah mencapai 132,7 juta orang (51,5%) dari penduduk Indonesia sebanyak 256,2 juta orang telah terhubung ke internet. Padahal survei serupa pada 2014 pengguna internet di negara ini hanya 88 juta orang. Jumlah tersebut hampir separohnya mengakses media sosial seperti facebook, twitter dan instagram. Sudah tentu warga Muhammadiyah yang dikenal sebagai warga terdidik berada di dalamnya.
Meningkatnya jumlah penduduk internet menjadikan media ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk beragam kepentingan dan bidang. Baik kepentingan bermotif positif maupun kepentingan bermotif negatif. Kepentingan yang terakhir ini dicermati oleh Muhammadiyah tantangan sekaligus ancaman perang maya (cyber war). Dalam acara silaturahmi Majelis Pustaka dan Informasi di Yogyakarta 25 Maret 2017 Pimpinan Muhammadiyah berharap media yang dikelola atau berafiliasi dengan Muhammadiyah harus bisa menjadi alternatif untuk menangkal berbagai konten dan propaganda yang terpublikasi secara bebas melalui media sosial (medsos) yang bisa merusak citra Islam.
Sikap Muhammadiyah tersebut karena sadar akan pengaruh kuat kekuatan media online yang menggatikan media offline. Perkembangan sosial media berbanding lurus dengan berkembangnya fenomena jurnalistik warga (citizen journalism). Untuk itu, warga Muhammadiyah dengan jumlah besar harus mampu memanfaatkan kekuatan media online dalam mempublikasikan berbagai informasi dan komunikasi tentang program, kegiatan dan kebijakan persyarikatan di tempatnya masing-masing.
Menyangkut human resources organisasi Islam ini tidak diragukan lagi. Problem yang kerap muncul bagaimana membangun koneksitas antar sumber daya manusia yang ada. Mulai di level pusat hingga ke ranting-ranting dan ortom agar bisa bersinergis. Disinilah perlu menselaraskan program kerja dari hulu hingga ke hilir melalui rapat kerja nasional. Berbagai pelatihan dan workshop tentang ilmu jurnalistik dan kemampuan teknis berinternet bagi warga Muhammadiyah perlu diberikan secara berjenjang.
Perlu adanya gerakan secara massif dan sistematis dalam melaporkan kegiatan organisasi secara rutin dan berkesinambungan. Baik dalam bentuk berita teks, foto maupun video yang terpublish mulai melalui website atau blog dan di share ke banyak group di sosial media. Sangat penting dibentuk tim media center di semua tingkatan kepengurusan agar lebih tertata, terarah dan terukur target akhir kinerja.
Dengan lahirnya banyak sosial media secara terorganisir maka berbagai bentuk informasi dan komunikasi organisasi Muhammadiyah akan mudah tersampaikan kepada khalayak luas. Hegemoni pers oleh kekuatan modal pengusaha tak mampu membendung arus informasi media online. Media yang terkoneksikan dengan website atau blog dan media audio visual serta printing seperti radio, televisi, majalah dan surat kabar. Koneksitas ini hanya bisa dicapai ketika tim media center terbetuk di setip level kepengurusan Muhmmadiyah sehingg program kerjanya tidak overlapping. Semoga! (*)
*) Penulis adalah anggota Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kab. Cirebon.
