Kegiatan week end pagi Minggu 19 Maret 2017 seperti biasanya diisi dengan joging keliling kota. Kali ini rute dalam benak saya menuju lokasi car free day, jalan kartini. Jalan yang memanjang di pusat kota dan pusat pemerintahan (baca: pemkot DPRD). Sayang hentakan kaki ini terhenti di kantor Pos cangkol. Ban sepeda pengawalku anak mbarep bocor sehingga putar balik menuju rumah sambil mencari tukang tambal ban.
Jalanan kawasan kebumen Jalan Merdeka masih terlihat lengang. Hanya terlihat parkiran panjang mobil berderet para jamaah gereja pengampon. Suasana terasa meriah saat masuk kawasan alun-alun kasepuhan. Banyak aktifitas manusia dijumpai disana. Ada yang joging keliling lapangan, puluhan ibu ibu asyik senam pagi. Ada yang bermain sepatu roda tetapi banyak juga sekedar bermain dan makan minum bersama orang tercinta.
Pemandangannya seperti lokasi wisata. Lebih banyak orang piknik drpd olahraganya. Namun mengunjungi alun2 kasepuhan warga harus bersahabat dg semrawutnya penataan pedagang kaki lima. Track area atau trotoar ditepi alun2 terisi penuh sesak tenda PKL. Tak ada ruang lagi buat pejalan kaki. Belum lagi parkir kendaraan disana sini, disesuaikan selera pemilik kendaraan.
Pemandangan serupa akan dijumpai sepanjang jalan mandalangan, jalan samping keraton menuju sungai kriyan. Diarea ini lebih parah lg. Lebar trotoar yang setapak pejalan kaki masih jg digunakan warga utk berjualan. Padahal lebar ruas jalan cukup sempit namun padat lalu lintas. Pejalan kaki hrs mengalah berjalan berdampingan dengan lalu lintas kendaraan yang hilir mudik dijalanan tersebut.
Pemandangan PKL di area joging pagi ini memang banyak dijumpai di setiap sudut dan jalanan kota Cirebon. Pemda, dalam hal ini Satpol PP tampaknya baru berani menertibkan wajah kota dari PKL liar masih sebatas jalan kartini dan siliwangi. Selebihnya PKL masih menjadi raja jalanan penguasa kekuatan ekonomi rakyat cilik. Tapi ironisnya area PKL tak luput dr jual beli lapak yg diduga oleh orang2 kuat. Sama halnya jual beli lapak parkir yg tak melibatkan scr resmi dr pihak pemda.
Apakah keberadaan PKL mjd masalah kota Cirebon? Tidak! PKL malah mjd pahlawan kota ini. Sektor ini dianggap mampu membangkitkan ekonomi masyarakat. Sektor ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Keberadaannya cukup membantu warga yg membutuhkan kebutuhan hidup kapan pun dimana pun. Maklmum mereka bisa buka lapak 24 jam, tanpa perlu ijin ini itu atau pengawalan dari pihak aparat keamanan.
Berjualan ala PKL liar ga perlu harus pake teori ini itu. Apalagi harus kuliah setingkat sarjana apalagi doktoral ilmu dagang. Ilmu mereka cukup satu. Ilmu teknik. Teknik bagaimana bisa melawan dan bertahan dr gangguan pihak lain. Beragam dalil alasan disiapkan. Bila perlu otot pun sedini mungkin dilatih. Berjaga jaga kalau ada upaya penggusuran paksa tinggal lawan!
Sekalipun usaha kelas PKL namun omzetnya bisa jadi selevel ruko. Bedanya ruko hrs dipaksa bayar mahal dg beli ruko, banyak pajak, perijinan ini itu dan bahkan ada biaya2 siluman lainnya diluar studi kelayakan bisnis mereka. Semakin strategis lokasi usaha maka semakin muaahal cost yg keluar. Bagaimana dengan PKL? Ga pake repot, ga pake mahal. Mau pilih lokasi strategis dimana pun jadi. Asal mau, asal siap, asal beli isin. Walau kadang hrs beli lapak sama oknum tp tak semahal beli ruko. Seharian cuma bayar retribusi keamanan dan kebersihan yg besarannya relatif cilik.
Keberadaan PKL liar di kota ini memang bukan masalah besar atau masalah kecil sekalipun. Mengapa? Karena dari hari berganti minggu bulan dan tahun keberadaan PKL bukan berkurang tapi malah bertambah, bertambah dan terus bertambah subur. Ini menunjukan PKL bukan masalah. Jika PKL jadi masalah, maka yang terjadi akan berbalik hingga kota ini tertib dr PKL. Sekali lagi tertib, bukan bebas dr PKL. Dua hal yang berbeda yaaah.
Jika PKL jd masalah tentu akan mjd perhatian serius bagi pihak terkait utk membenahi. Tentu masalah ini akan menjadi isu trending topic menjelang perhelatan politik Pilkada tahun depan 2018. Namun siapa yg berani ambil resiko dg isu masalah kota yg satu ini? Bisa bisa calon E1 tidak populis malah dihujat balik oleh mereka yg slalu mengatasnamakan wong cilik, wong miskin.
Walau kita belum tahu berapa persenkah warga kota yg bekerja di sektor PKL. Berapa persenkah warga kota asli drpd pendatang yg mjd PKL? Benarkah mereka jd PKL liar karena desakan kemiskinan atau motif lain? Jika disensus dg baik, banyak jg PKL pendatang dr berbagai kota bahkan propinsi dan pulau luar Jawa. Silahkan pemda menghitung itu. Silahkan calwakot menggarap isu ini.
Pilkada itu sangat menyangkut suara warga, one man one vote. Jika calon tak pandai bermain isu, tak bisa memilah masalah bisa jadi dia maju utk kalah dr pilwalkot. Sekalipun bukan jaminan 100% kalah. Masih banyak warga, termasuk para PKL yg baik hati tidak sombong yg berharap sektor ini mendapat perhatian serius pemda utk ditata dan dikelola secara apik. Jika tidak akan tercipta persaingan tak sehat membuat omzet mereka kelas teri. Selain jika PKL ditata wajah kota ini lebih indah.
Kapan itu terjadi? Menunggu calon walikota yg gagah berani membela kebenaran. Bukan hanya kebenaran kepentingan sekelompok orang tetapi kebenaran utk banyak orang. Untuk tertib, aman, nyaman dan indahnya kota ini. Kota metropolitan impian masa depan. Mengusik kembali sejarah Cirebon masa lalu sebagai sebuah kota perdagangan para saudagar dunia. Semoga!
Wallahu'alam....
ProkemKotaCirebon,19.03.17
