PEJUANG SERTIFIKASI GURU ITU TELAH BERPULANG

Dalam dua hari ini, wajah guru-guru di sejumlah daerah sedikit sumringah. Saking sumringahnya mereka lupa jika kebahagiaan yang mereka nikmati ada jasa orang lain yang pernah memperjuangkannya. Tak sedikit guru-guru yang lalai menghabiskan tunjangan profesi sertifikasi untuk peningkatan mutu diri sebagai guru profesional.

Salah satu pejuang terkabulnya kebijakan sertifikasi adalah Prof Dr H. M. Surya yang saat itu masih aktif di PGRI dan anggota DPD di senayan. Undang-undang Guru dan Dosen yang terbit tahun 2005, tak luput dari sorotan guru besar tersebut. Melalui UU No. 14 Tahun 2005, kesejahteraan guru membaik dengan program sertifikasi.

Payung hukum sertifikasi yang diketok pada tahun 2005 lalu tak lepas dari perjuangan Prof. Surya. Masa itu Prof Surya masih aktif di PGRI bahkan sedang manggung di senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai ketua PGRI pusat periode 1998 - 2003 dan 2003 - 2008. Sebagai anggota DPD periode 2004 - 2009.

Tentu bukan perjuangan yang ringan menggoalkan kebijakan sertifikasi. Mengubah nasib guru menjadi lebih baik butuh perjuangan politik di senayan. Aksi massa PGRI pun ikut dikerahkan dalam mendukung pengesahan UU No. 14 Tahun 2005 masa periode awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Innalillahi wainna ilaihi roji'un. Kini Prof. Dr. H. Mohamad Surya telah berpulang ke rahmatullah. Guru Besar UPI dan Ketua Dewan Pembina PB  PGRI wafat pada hari Selasa, 13 Nov 2018 pukul 20.30 di RS Advent, Bdg. Jenazah akan di makamkan Rabu pagi pukul 09.00.

Kabar duka itu menyebar viral dengan cepat di media sosial. Semula ada yang ragu kabar duka tersebut. Beberapa minggu sebelumnya kabar serupa tersiar bahwa mantan ketua PGRI ini wafat. Namun kabar tersebut buru-buru diklarifilasi.

Prof Surya memang sudah pergi, tapi jasa perjuangannya akan terasa dinikmati guru-guru Indonesia. Program sertifikasi mulai digulirkan pada tahun 2006. Guru mulai menikmati program perbaikan kualitas hidup pada 2007. Sejak awal hingga kini syarat dan ketentuan guru mendapatkan dana sertifikasi terus berubah dan disempurnakan. Tujuannya agar kompetensi guru kian membaik agar akan, tetap dan lebih profesional.

Ada 4 kriteria khusus yang ditetapkan dalam UU sebagai guru profesional. Yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Empat kompetensi tersebut harus terus terjaga selama menerima dana tunjangan profesi sertifikasi. Jika tidak, guru akan mengalami degadrasi.

Sayang, tak sedikit guru yang melupakan cita-cita luhur lahirnya kebijakan sertifikasi. Masih banyak guru ogah-ogahan menjadi guru pembelajar. Guru tak pernah berhenti belajar, jika memang ia ingin tetap mengajar. Sebaliknya guru-guru terseret kenikmatan dunia, lalai dengan peningkatan kompetensi diri sebagai guru profesional.

Guru bersertifikasi lebih senang menghabiskan dananya untuk keperluan yang tak terkait langsung dengan peningkatan kompetensi diri. Bahkan ada juga yang memilih nambah atau berganti pasangan hidup. Jumlah kasus penceraian pun meningkat sejak guru memperoleh sertifikasi.

Kini perjuangan sertifikasi tak terhenti hanya di senayan. Perjuangan berat kini terletak pada diri guru-guru. Bagaimana upaya guru-guru melawan musuh terberat dalam hidupnya, hawa nafsu. Bagaimana guru-guru terus menempa dirinya mengembangkan multi talentnya, mampu menjadi guru berkarakter dan literat. (*)

*) Guru SMP Negeri 4 Kota Cirebon.

RAIH JUARA LOMBA MADING

Prestasi bidang akademik terus diukir para siswa sekolah ini. Tiga siswa SMP Negeri 4 Kota Cirebon berhasil meraih juara lomba majalah dinding (mading), Kamis (25/10). Ketiganya adalah siswa kelas 8.c yaitu Davina, Alya Nur, dan Shofi. Penilaian juri tim ini meraih juara ketiga.

Guru pembimbing mading Ibu Suratmi S.Pd mengaku bersyukur anak binaanya berhasil merebut juara 3 dalam lomba mading Sumpah Pemuda. Lomba tersebut diadakan oleh SMA Terang Bangsa Kota Cirebon. Sebagai juri lomba adalah para jurnalis dan pustakawan.

"Kegiatan ini sangat positif untuk implementasi literasi dan juga untuk membangkitkan dan memaknai sumpah pemuda agar memiliki nasionalisme yang tinggi. Yang menarik dari kegiatan ini juri dari kalangan jurnalis dan pustakawan," ujar ibu Suratmi.

Ibu Suratmi yang juga guru Bahasa Indonesia ini menilai, mading SMP 4 lumayan progresif, tidak kalah dengan lain karena anggota mading sekarang lebih kreatif.

Sebelumnya pada 20 Oktober lalu, siswa berbeda sekolah ini juga mengirimkan peserta lomba mading. Sebagai penyelenggara adalah SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Sayangnya di ajang lomba di sekolah favorit tersebut SMP 4 belum bisa menjadi juara. (HumaSpenpat)

RUMAH RW DISATRONI MALING

Kamis (18/10) dini hari menjadi hari nahas bagi ketua RW 01 Kemakmuran Pegambiran Kota Cirebon Deny Rochman. Rumahnya di Jalan Delima didatangi orang yang tak dikenal. Kasusnya hingga kini masih didalami untuk mengungkap dalang dibalil aksi pencurian tersebut.

Aksi pencurian tersebut terendus saat pagi hari. Saat anak sulungnya hendak berangkat sekolah namun sepatunya tiada. Disusul ayah ibunya akan berdinas juga mengaku kehilangan sepatu. Tercatat sedikitnya 8 sepatu yang raib digondol maling.

"Berkembang di masyarakat kehilangannya cuma tiga pasang sepatu. Tapi setelah dicek ternyata paling tidak sekitar 8 pasang sepatu yang dibawa maling. Kondisinya masih relatif baru," ujar Pa RW yang juga seorang guru ini yang intens berkoordinasi dengan pihak keamanan.

Siapa pelakunya? Hingga kini kasusnya masih didalami dan dikembangkan. Sejumlah pihak satu persatu dimintai keterangannya. Hasil pemeriksaan sementara sudah mulai ada titik terang siapa pelaku pencurian. Korban mengaku, sengaja kasusnya dikembangkan agar bisa memberi efek jera kepada orang-orang yang berwatak jahat ke kampungnya.

"Ini bukan persoalan kerugiannya besar atau kecil. Tapi kasus ini harus menjadi efek jera bagi yang lain yang hendak ingin mengganggu keamanan kampung. Warga kami harus ada jaminan kenyamanan dan keamanan tinggal di sini," tandasnya. (*)

JAMAN NOW, KREATIFITAS WAJIB DIMILIKI !!

Kalian ingin hidup sukses di jaman now? Miliki kemampuan kreatifitas!!  Dengan kreatifitas akan lahir inovasi tiada henti. Manusia yang kreatiflah yang akan bertahan hidup di masa mendatang.

Hari ini ada pelajaran berharga yang dialami saya. Betapa pentingnya kreatifitas bagi manusia dalam hidup. Pelajaran itu dari kasus saklar AC mobil saya yang rusak. Rusak karena kena tandukan anak saya yang baru usia 1 tahunan. Terdorong dan nyungsep saat naik mobil berdiri di kursi depan akibat rem mendadak.

Mendadak panik. Anak nangis keras kesakitan. Beruntung tak terluka. Namun meninggalkan sisa masalah. Tombol kipas pemutar AC mobil tak berfungsi. Membuat kabin mobil puanas tak tertahan. Hawa Kota Cirebon gitu loh... Peristiwa terjadi di jalan LP Kesambi ke arah jalan Sutomo, Jumat sore 21 September 2018.

Satu dua bengkel servis AC didatangi. Mereka mengaku belum pernah ada kasus seperti ini. Keraguan mulai nampak dari pekerja AC untuk memberesi. Celakanya ada yang mau mencoba memberesi malah tambah rusak. Hadeeeh... Yanh takut mencoba mencari aman tak melayani.

Ada kabar, ada servis AC berpangalaman di bawah jalan layang Pegambiran. Sebelumnya bengkel AC besar di jalan Wahidin. Jawabannya sama, mereka tidak bisa atasi jika saklarnya rusak. Solusi termudah sekaligus termahal ganti baru di dealer. Hemmm....

Putar puter bengkel tetap ada hikmahnya. Informasi dari bengkel yang nyerah mengarahkan saya ke bengkel servis AC di kawasan Kesambi. Lebih tepatnya samping palang pintu kereta api, dekat lawang gada. Jika malam lokasi bengkel tempat orang berjualan nasi kuning dan lontong sayur.

Mendapat info tersebut semula ga percaya ada bengkel AC di sana. Berbekal ciri-ciri lokasi, saya berhasil menemukan bengkel tersebut. Tempatnya sepintas tak meyakinkan. Selain kecil, juga terlihat sepi pasien untuk memberesi AC mobil. Apalagi saat ke lokasi, bengkel tak ada orang. Mungkin sedang nyoblos ulang pilkada kota Cirebon 22 September.

Saya mulai yakin jika bengkel ini punya kemampuan tersembunyi. Seperti informasi yang saya terima dari bengkel AC di lokasi lain. Ini terlihat dengan banyaknya pekakas yang berserakan di bengkel. Pekakas yang sebenarnya tak berkaitan langsung dengan servis AC.

Tak pasti menunggu pemiliknya datang saya memilih makan siang dengan mie ayam yang lewat di depan bengkel. Tak lama berselang, pria berjaket kulit datang naik motor berhenti dipakiran bengkel. Pria berlogat sunda asal Kuningan itu langsung memberesi keluhan saklar AC mobil.

Dibongkar, ditekan, dikawat sana sini langsung nyala normal deh AC. Tak perlu waktu lama dengan biaya servis Rp125.000. Harga yang murah dari sebuah kreatifitas yang mahal. Bandingkan jika membeli saklar baru di bengkel kisaran Rp 1-2 juta. Namun melalui tangan kreatif permasalahan bisa diselesaikan dengan mudah.

Kemampuan kreatifitas di jaman now wajib dikuasai manusia masa depan. Bukan hanya karena kian banyak persaingan dunia kerja, tetapi juga masalah hidup makin kompleks. Apakah masalah sosial, alam, ekonomi dan lainnya. Dengan kemampuan kreatifitas semua masalah hidup akan lebih sederhana diatasi. (PaDE)

HEBRING, SISWA BACA SENYAP MASSAL

SMP Negeri 4 Kota Cirebon menggelar kegiatan readathon, Jumat (24/8). Kegiatan membaca senyap massal tersebut dipusatkan lapangan olahraga sekolah setempat. Tak hanya ratusan siswa, guru-guru pun ikut membaca buku-buku non mata pelajaran.

Kepala SMP Negeri 4 Kota Cirebon Hj Sumiyati, S.Pd., M.Si menjelaskan, kegiatan membaca senyap massal tersebut merupakan bagian gerakan literasi sekolahnya. Kegiatan itu akan dilakukan secara berkesinambungan minggu ketiga setiap bulannya.

"Setiap siswa pada minggu ketiga harus mengikuti kegiatan readathon. Mereka membaca buku non mata pelajaran. Buku-buku diperoleh bisa dari perpustakaan sekolah atau buju koleksi di rumahnya," tutur Hj Sumiyati.

Kegiatan readathon adalah kegiatan membaca senyap massal selama 45 menit. Readathon asal kata read a marathon. Lari marathon biasanya menghabiskan waktu 45 menit. Secara teknis pelaksanaan readathon menyesuaikan kebutuhan setiap sekolah.

Jumat pagi kemarin sekitar 1.400 siswa duduk bersimpuh dilapangan olahraga sekolah. Mereka diminta membaca buku yang dibawanya untuk dibaca secara senyap. Usai kegiatan membaca perwakilan 2 siswa dan satu guru untuk mempresentasikan isi buku yang sudah dibaca.

Selain readathon, kegiatan sehari-hari sebelum belajar diawali dengan membaca 15 menit. Selain tadarus lima ayat Al Qur'an. Secara rutin siswa melakukan review dari buku yang dibaca. Tugas review tersebut dinilai oleh guru. (HumaSpenpat)

GURU MELAWAN HEGEMONI BERITA

Oleh: Deny Rochman*)

Jaman sudah berubah. Guru tak lagi sibuk mengurusi siswanya. Tetapi ia harus siap untuk melawan perubahan. Perubahan yang membawa dampak buruk bagi peserta didiknya. Kuantitasnya yang banyak menjadi kekuatan dalam menentukan arah perubahan.

Hidupnya di jaman digital menuntut mereka harus melek teknologi. Khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan TIK membuat akses informasi membanjir dari segala penjuru. Apapun jenis dan bentuk beritanya, mulai yang valid hingga hanya hoax.

Fakta menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Dilaporkan para pengguna internet 95 persen adalah pengguna media sosial. Data pada tahun 2016 pengguna aktif media sosial sebanyak 88 juta. Sehari para pengguna android itu mengecek media sosial sebanyak 80 kali, 14 kali diantaranya mengecek facebook.

Angka statistik di atas dipastikan jumlahnya terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pertama, perkembangan teknologi adroid yang terus tumbuh. Kedua, tak ada kebijakan negara terkait pembatasan teknologi ini secara masif. Ketiga, kepemilikan andoid oleh masyarakat kian tak terkendali.

Meningkatnya penjualan android menunjukkan semakin mudahnya masyarakat mengirim dan mengakses informasi secara bebas di dunia maya. Artinya, media sosial memiliki kekuatan informasi yang bisa mengalahkan kekuatan media massa konvensional. Efeknya peredaran informasi makin tak terkendali.

Sebelumnya kekuatan demokrasi itu hanya dikuasai empat kekuatan. Kekuata itu eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers. Kini ada kekuatan baru yaitu media sosial online sebagai kekuatan kelima. Kekuatan yang ikut mempengaruhi dan membawa perubahan.

Kondisi di atas tentu menjadi tantangan bagi guru-guru di Indonesia. Pilihannya berkembang atau tumbang. Guru-guru bisa berkembang di era gedget apabila mampu bermain peran dalam mempengaruhi perubahan. Sebaliknya jika tak mampu memanfaatkan teknologi yang ada guru-guru akan tergilas.

Guru-guru yang gaptek dan ketek akan kalah jauh kemampuannya dengan siswa didiknya. Gaptek adalah gagap teknologi dan ketek adalah ketinggalan teknologi. Kemampuan minus guru ini menjadi penghambat kemajuan pendidikan nasional.

Tantangan kemampuan siswa hidup di abad 20 harus dididik oleh guru-guru dengan kemampuan abad 19. Apalagi diperburuk dengan kondisi sarana belajar dengan suasana abad 18. Sungguh berat tantangan guru di abad 20 ke depan.

Lahirnya era digital akan semakin banyak media online, apakah berbasis website atau pun media sosial. Jika guru tak memiliki kemampuan menulis berita maka ia hanya menjadi pembaca berita, dan obyek pemberitaan. Bahkan akan jadi korban berita hoax. 

Dunia pendidikan bisa jadi bulan-bulanan media massa. Berbagai pemberitaan media akan lebih mudah merugikan citra pendidikan. Bad news, good news. Begitulah alasan banyaknya berita pendidikan cenderung miring karena sektor ini menyedot perhatian luas publik.

Pada sisi lain, banyaknya media online belum dimanfaatkan dengan baik dan benar oleh guru-guru. Mereka tak sedikit penggunaan hape untuk kesenangan semu. Wall medsos dipenuhi status dan gambar narsis, curhat, lebay dan alay. Sehingga medsos belum bisa menjadi power full membangun citra positif pendidikan.

Upaya Dinas Pendidika Kota Cirebon mengadakan Workshop Guru Menulis Berita dianggap sebuah langkah cerdas. Kegiatan bekerjasama dengan Komunitas Literasi Gelemaca itu akan menyiapkan guru-guru sebagai penulis berita untuk media internal pendidikannya. Baik media sekolah, dinas maupun media sosial pribadi guru.

Saatnya guru-guru harus belajar menulis untuk publikasi online. Memberitakan kegiatan sekolah, kegiatan ilmiah bahkan kegiatan pribadi. Jika pun harus membuat status atau posting foto dan video, lebih pada bermuatan informatif, jika tak mampu inspiratif dan motivasi.

Jika guru-guru banyak memposting kabar positif di media sosial apalagi sampai memviralkan maka suasana dunia pendidikan terasa sejuk dan damai. Lebih dari itu budaya literasi guru semakin baik, tak terjebak berita-berita hoax menyesatkan. (*)

*) Penulis adalah jurnalis pensiun jadi guru.

ISAK TANGIS WARNAI PERNIKAHAN HARIS DAN ALIM

Sebuah undangan biru dijumpai di meja kerja di rumah. Suatu pernikahan akan digelar pada Minggu, 26 Agustus 2018 di Indramayu. Putera kedua paman Drs Thoyibin bernama Ahmad Haris Januar Syahidan, ST mempersunting gadis pujaanya Alimmatin Suhartini.

Perjalanan ke lokasi pernikahan memang tak sulit. Butuh waktu hanya sekitar 1 jam untuk menempuh jarak 46 Km dari kawasan Pronggol Pegambiran Kota Cirebon. Yang masalah, bagi orang yang belum ke sana apalagi jika jalannya tak mengikuti denah, jalannya bisa berputar-putar blusukan sampe mumet. Hehe...

Kendati blusukan armada Black Sweet neng Senia (Xenia) yang ku bawa berhasil mencuri start. Ternyata aku lebih cepat sampai dari rombongan penganten pria dari Sindang Indramayu. Tak lama kemudian, beberapa menit sebelum akad nikah di mulai pukul 09.00 rombongan tiba di lokasi hajat.

Sebuah Pajero putih mobil penganten pria singgah pertama. Disusul kemudian puluhan kendaraan yang mengawalnya. Semuanya berhenti di jalan By Pass Desa Kliwed Kertasmaya Kab. Indramayu. Rumah mempelai perempuan yang indah dan luas.

Keluarga besar Drs Thoyibin ikut hadir dari segala penjuru arah mata angin. Sukabumi, Jakarta sekitarnya, kab. Cirebon, Indramayu, Semarang, Kota Cirebon dan Bandung. Sayangnya satu saudaranya di Pontianak berhalangan hadir dalam hajat bersejarah tersebut.

Kedua mempelai dengan balutan busana gaun putih menjalani proses ijab qobul. Keduanya dikelilingi orang-orang terkasih di meja akad. Orangtua mempelai perempuan H. Suharto, SH dan Hj Martini Angkasawati serta orangtua mempelai pria Drs Thoyibin dan Ibu Icin Sunarsih.

Ratusan undangan hadir dari keluarga besar, tetangga dan kerabat kedua mempelai penuh khidmat. Mereka menjadi saksi pernikahan dua insan manusia yang sudah terpaut hatinya sejak sekolah SMA. Kesetiaan mereka sudah teruji dengan pasang surut waktu selama kuliah dan bekerja.

Ayah Alim, dengan terbata-bata menitikan air mata melepas anak sulungnya ke pangkuan Ahmad Haris. Lelaki yang menjadi pujaan hati Alim. Alim sebagai dokter dan Haris bekerja di perusahaan BUMN mengikat janji sehidup semati membina rumah tangganya sakinah mawadah warohmah. Aamiin....

Selamat yaaah....

Beginilah Kyai Dahlan Mendidik Kita

Oleh: Dr. Adian Husaini

Peneliti INSISTS, Pendiri Pesantren at-Taqwa, Depok

“Tatkala umur 15 tahun, saya simpati kepada Kyai Ahmad Dahlan, sehingga mengintil (mengikuti. Pen.) kepadanya, tahun 1938 saya resmi menjadi anggota Muhammadiyah, tahun 46 saya minta jangan dicoret nama saya dari Muhammadiyah; tahun ’62 ini saya berkata, moga-moga saya diberi umur panjang oleh Allah Subhaanahu wa-Ta’ala, dan jikalau saya meninggal supaya saya dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain kafan saya.”

(Soekarno)

*****

Itulah sebagian isi pidato Bung Karno pada Muktamar Muhammadiyah di Jakarta, 25 November 1962. Bung Karno mengaku kagum dengan Kyai Ahmad Dahlan sejak usia muda, tatkala masih berdiam di rumah HOS Tjokroaminoto. Karena terpesona dengan ceramah-ceramah Kyai Dahlan, maka Soekarno muda berkali-kali mengikuti tabligh Kyai Dahlan. “… saya tatkala berusia 15 tahun telah buat pertama kali berjumpa dan terpukau – dalam arti yang baik – oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan,” kata Presiden Soekarno. Karena itu, lanjut Bung Karno, “saya ngintil – ngintil artinya mengikuti – Kyai Ahmad Dahlan itu.”

Itulah sosok Kyai Haji Ahmad Dahlan yang membuat Soekarno muda terpukau dan ‘ngintil’ kemana saja Kyai Dahlan berceramah. Seperti apakah pribadi Kyai Dahlan yang mempesona itu? Solichin Salam, dalam bukunya, K.H. Ahmad Dahlan, Reformer Islam Indonesia (1963), mendokumentasikan sosok dan perjuangan Kyai Dahlan.

“Kebesaran Kyai Dahlan tidaklah terletak pada luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, melainkan terletak pada kebesaran jiwanya, kebesaran pribadinya. Dengan bermodalkan kebesaran jiwanya dan disertai keichlasan dalam berjuang dan berkorban inilah yang menyebabkan segala gerak-langkahnya, amal usaha dan perjuangannya senantiasa berhasil,” tulis Solichin Salam.

Tentang kepribadian Kyai Dahlan, digambarkan: “Pribadi manusia Ahmad Dahlan ialah pribadi manusia yang sepi ing pamrih, tapi rame ing gawe. Manusia yang ikhlas, manusia yang jernih, jauh dari rasa dendam dan dengki. Kyai Ahmad Dahlan adalah manusia yang telah matang jiwanya, karenanya beliau dapat tenang dalam hidupnya.”

Semangat perjuangan dan pengorbanan Kyai Dahlan dapat disimak dalam sejumlah kisah berikut. Saat Kyai Dahlan jatuh sakit, seorang dokter Belanda menasehatinya untuk beristirahat. Kata si Dokter: “Saya mengetahui apa yang menjadi cita-cita Tuan, dan sebagai seorang dokter, saya pun mengetahui penyakit yang kyai derita. Penyakit kyai ini tidak memerlukan tetirah keluar kota, tetapi cukup di rumah saja. Sakit kyai ini hanya memerlukan mengaso, lain tidak.”

Tetapi, Kyai Dahlan tidak memperhatikan nasehat dokter tersebut. Ia terus berkeliling daerah, bertabligh, tanpa peduli kesehatannya. Kyai Dahlan wafat pada 23 Februari 1923. Beberapa bulan sebelum wafatnya, Kyai Dahlan pergi 17 kali meninggalkan Yogyakarta untuk berbagai kegiatan dakwah.

Berikut ini di antara kegiatan Kyai Dahlan pada akhir-akhir hidupnya. Pada 7 Januari 1922, membuka rapat di Banyuwangi; 28 Januari 1922, membuat promosi di Jakarta tentang pendirian Sekolah Guru Agama Islam; 6 Agustus 1922, membuka pengajaran agama Islam di sekolah Hoogere Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers (Sekolah Guru Tinggi untuk guru Bumiputra) di Purworejo; 7 Agustus 1922 membantu usaha pendirian sekolah agama Islam di Kepanjen; 21 September 1922, mengurus pengajaran agama Islam di H.K.S. Purworejo; 4 November 1922, membuka pengajaran agama Islam di O.S.V.I.A (Opleidingschool voor Indlansche Ambtenaren) di Magelang; dan berbagai kegiatan lainnya.

Jadilah guru!

Tidak diragukan, Kyai Ahmad Dahlan adalah pejuang dan tokoh pendidikan nasional sejati. Disebutkan, bahwa sebab-sebab didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah adalah: (a) Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Nabi sehingga merajalelanya syirik, bid’ah, dan tachyul. Akibatnya agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi, (b) ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi Islam yang kuat, (c) kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman, (d) karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam umat Islam, bagi keluhuran serta keberlangsungan agama Islam di Indonesia, berhubung dengan kegiatan dari zending dan missi Kristen di Indonesia, (e) adanya tantangan dan sikap acuh tak acuh (onverschillig) atau rasa kebencian di kalangan intelegensia terhadap agama Islam, yang oleh mereka dianggap sudah kolot serta tidak up-to-date lagi, (f) ingin menciptakan suatu masyarakat, di mana di dalamnya benar-benar berlaku segala ajaran dan hukum-hukum Islam.

Kyai Ahmad Dahlan memang seorang manusia amal. Ia bukan hanya berpikir, dan memahami masalah. Tetapi, lebih penting lagi, ia berpikir jauh ke depan, dan mencarikan solusi masalah secara mendasar. Bahkan, lebih dari itu, Kyai Dahlan langsung memimpin perjuangan itu sendiri; menjadikan dirinya, istrinya, dan keluarganya sebagai teladan perjuangan. Inilah yang membuat seorang Soekarno terpesona sejak usia mudanya.

Meskipun terjajah secara ekonomi, politik, dan militer, Kyai Dahlan paham benar, bahwa akar masalah umat dan bangsa ini terletak pada masalah pendidikan. Dari pendidikan inilah akan dilahirkan kader-kader umat dan bangsa. Uniknya, Kyai Dahlan memulai dari pendidikan kaum perempuan. Sebab, menurutnya, perempuan memegang peran penting dalam pendidikan anak.

Kyai Dahlan tidak menunggu gedung megah untuk membuka sekolah. Ia mulai dari serambi rumahnya. Di situlah belajar sejumlah murid pertama, seperti Aisyah Hilal, Busyro Isom, Zahro Muhsin, Wadi’ah Nuh, Dalalah Hisyam, Bariah, Dawinah, dan Badilah Zuber. Kyai Dahlan sendiri yang mengajar mereka. Sekolah itu belum diberi nama. Para murid belajar ilmu aqaid, fiqih, akhlak, qira’ah, dan lain-lain.

Barulah pada tahun 1913, sekolah itu berpindah ke gedung baru. Atas jasa putranya, H. Siraj Dahlan, terbentuklah sebuah madrasah yang diberi nama “al-Qismul Arqa”. Pada tahun-tahun berikutnya, madrasah ini diberi nama Hooger Muhammadiyah School, lalu menjadi Kweekschool Islam, dan pada 1932 berubah nama menjadi Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah. Inilah sekolah guru Muhammadiyah.

Sekolah guru ini dimaksudkan untuk melahirkan kader-kader pejuang. Patut dicatat, bahwa ketika itu, banyak orang tertarik menjadi guru karena status sosial yang tinggi. Banyak anak-anak muslim memasuki sekolah guru Belanda atau sekolah Guru Kristen, sehingga mereka menjadi sekuler atau menjadi Kristen.

Salah satu anak muslim yang berubah menjadi Katolik setelah memasuki sekolah guru Katolik adalah Soegijapranata. Buku “Ragi Carita: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an sampai Sekarang” karya Dr. Th. Van den End dan Dr. J. Weitjens SJ (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002) menuliskan sekilas kisah Soegijapranata bersekolah guru dan mengubah agama menjadi Katolik di bawah asuhan Frans van Lith: “Waktu masuk Muntilan, Soegija menyatakan dia ingin sekolah, tak mau jadi Katolik, tetapi pada tanggal 24 Desember 1909 Albertus Soegijapranata dibaptis.”

Posisi sekolah guru (kweekschool) asuhan Frans van Lith diuntungkan oleh kebijakan pemerintah penjajah Belanda, khususnya di bawah Gubernur Jenderal AF van Idenburg (1909-1916) yang sangat berpihak kepada misi Kristen di Hindia Belanda (Indonesia). Lulusan sekolah ini diberi hak yang sama dengan sekolah milik Belanda untuk menjadi guru di sekolah-sekolah negeri. Bagi masyarakat umum saat itu, menjadi guru di sekolah-sekolah milik pemerintahan Hindia Belanda, dianggap bergengsi.

Jadi, Kyai Ahmad Dahlan paham benar akan nilai strategisnya aspek pendidikan. Sedangkan kunci keberhasilan pendidikan terletak pada kualitas guru. Dari sekolah-sekolah Guru Muhammadiyah inilah lahir para pemimpin, ulama, dan tokoh masyarakat. Bangsa Indonesia tak akan lupa sosok pahlawan besar, Jenderal Sudirman, seorang guru Muhammadiyah.

Batu pertama

Di bulan-bulan menjelang wafatnya, kondisi kesehatan Kyai Ahmad Dahlan semakin menurun. Dokter menyarankan ia beristirahat di sebuah daerah di lereng Gunung Bromo. Tapi, lagi-lagi, di situ pula Kyai Dahlan justru aktif berdakwah. Usaha murid-muridnya untuk membujuknya beristirahat gagal lagi. Maka, dimintalah Nyai Dahlan menasehati Sang Suami.

“Istirahat dulu, Kyai!” saran sang istri.

“Mengapa saya akan istirahat?” tanya Kyai Dahlan.

“Kyai sakit, istirahatlah dulu, menunggu sembuh,” kata Nyai Dahlan lagi.

“Ajaib,” kata Kyai Dahlan, “Orang di kiri kananku menyuruh aku berhenti beramal, tidak saya pedulikan. Tetapi sekarang kau sendiri pun ikut pula.”

Dengan meneteskan air mata, istrinya berucap, “Saya bukan menghalangi Kyai beramal, tetapi mengharap kesehatan Kyai, karena dengan kesehatan itulah Kyai dapat bekerja lebih giat di belakang hari.”

Kyai Dahlan pun menenangkan istrinya; menjelaskan latar belakang perjuangannya. “Saya mesti bekerja keras, untuk meletakkan batu pertama dari pada amal yang besar ini. Kalau sekiranya saya lambatkan atau pun saya hentikan, lantaran sakitku ini, maka tidak ada orang yang akan sanggup meletakkan dasar itu. Saya sudah merasa, bahwa umur saya tidak akan lama lagi. Maka jika saya kerjakan selekas mungkin, maka yang tinggal sedikit itu, mudahlah yang di bekalang nanti untuk menyempurnakannya.”

Suatu saat, seorang keponakan Kyai Dahlan bernama Badawi, menengoknya. Sang Kyai bertanya, “Apa maksudmu datang kemari, menghendaki matiku ataukah sakitku?” Badawi menjawab, “Tentu menghendaki sembuhnya Kyai.”

Maka Kyai Dahlan berujar, “Kalau kamu menghendaki sembuhku, tahukah kamu apa yang menjadi sebab sakitku ini? Yaitu, karena memikirkan Muhammadiyah. Karena itu bantulah Muhammadiyah. Pergilah kepada Muchtar dan tanyakan apa yang diperlukan Muhammadiyah.”

Ternyata, menurut Muchtar, Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah memerlukan tenaga guru. Akhirnya, Badawi pun menyumbangkan tenaganya, mengajar di Mu’allimin Muhammadiyah.

Kira-kira seminggu sebelum wafatnya, Kyai Dahlan berpesan kepada murid-muridnya, “Aku tak lara ya, kowe kabeh temandanga!” (Saya mau sakit, bekerjalah kalian semua!”).

Beginilah Kyai Ahmad Dahlan mendidik kita; bagaimana memahami hidup, cinta dan ikhlas dalam perjuangan dan pengorbanan; juga bagaimana menjadi guru sejati, guru pejuang! Ia pun berpesan, “Kita manusia ini, hidup di dunia hanya sekali buat bertaruh. Sesudah mati, akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan?”

KUNCI PERBAIKAN PENDIDIKAN KITA ADALAH KESUKSESAN MENANAMKAN AKHLAK MULIA... Semoga kisah perjuangan KH. Ahmad Dahlan dalam pendidikan tersebut bisa kita teladani.

Semoga dunia pendidikan kita TIDAK menghasilkan manusia-manusia yang gila dunia, lupa akhirat, sampai-sampai menghalalkan segala cara untuk meraih kursi sekolah, harta, dan tahta! Wallahu A’lam bish-shawab.

(Artikel ini dimuat di Jurnal ISLAMIA, Republika-INSISTS, edisi 19 Juli 2018)

http://www.smpmu-imamsyuhodo.com/2018/07/beginilah-kyai-dahlan-mendidik-kita.html

MELAWAN TEROR PPDB

Miris dan menakutkan menghadapi momen penerimaan siswa baru tiba tahun ini. Kendati masalah tekanan kelompok tertentu bukan yang pertama terjadi. Tahun-tahun PPDB SMP Negeri Kota Cirebon selalu diwarnai aksi teror kepada sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan. Namun tahun ini terasa begitu mencekam.

Hampir setiap hari ada isu gelombang tsunami PPDB jilid 2. Walau kabar itu berubah menjadi berita hoax. Isu pertemuan demi pertemuan di berbagai tempat terus berkembang liar. Kiriman amplop nama-nama calon siswa baru titipan berseliweran. Ada yang mengaku dari kelompok tertentu. Ada juga yang menyebut-nyebut dari anggota dewan atau lainnya.

Kondisi Kota Cirebon yang tengah mengalami vacum of power pasca pilwalkot tak membuat tekanan politik surut. Dinas Pendidikan selalu pasang kuda-kuda. Para kepala sekolah negeri mengurangi tidurnya. Silih berganti kedatangan tamu, bunyi hapenya tak pernah berhenti. Guru-guru pun ikut cemas.

Tahun ini benar-benar tahun pertempuran. Pertempuran mengamankan perwali. Perjuangan mengamankan seluruh sekolah negeri, dan mungkin juga sekolah swasta. Para siswa dan guru-guru pun dipastikan harus didanai uang negara. Sekolah siswa didanai oleh BOS. Mereka bisa tercatat ikut Ujian Nasional. Tunjangan profesi sertifikasi guru tak bermasalah.

PPDB tahun ini menjadi sorotan publik. Bahkan pantauan pemerintah pusat dalam hal ini Kemdikbud. Kota ini tahun lalu pernah mengalami persoalan serius tentang PPDB. Jumlah siswa baru melebihi daya tampung sekolah. Akibatnya sisa siswa lebihi kuota terancam tak didanai oleh BOS. Tak bisa ikut ujian nasional.

Tahun ini aturan tetap sama. Setiap rombel kelas tak lebih dari 32 anak. Setiap sekolah tak lebih dari total 33 kelas. Fakta yang berkembang, masa tahun pelajaran sudah berjalan, gerakan para pejuang siswa baru belum terlihat mereda. Satu demi satu siswa yang sudah terdaftar diberbagai sekolah pilihan kedua mulai ditarik. Menumpuk dibeberapa sekolah favorit.

Pergerakan siswa titipan terus berjalan. Siswa "floating mass" ini terus ditawarkan ke sekolah-sekolah favorit. Kendati anak tersebut sudah diterima bahkan sudah mengikuti masa orientasi sekolah pilihan kedua. Keadaan ini bisa memicu ketidakharmonisan antarsekolah. Sekolah favorit dan belum favorit.

Kepala sekolah "kelas dua" merasa didzolimi karena siswa barunya dibajak. Jumlahnya terus menyusut, berujung menyusutnya jumlah dana BOS yang akan diterima. Sementara biaya operasional mereka sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sama mendanai tenaga honorer dan kebutuhan sekolah lainnya. Guru-guru negeri pun tetap harus mengajar jumlah siswa yang sama agar tunjungan sertifikasi tetap cair.

Kepala sekolah di sekolah favorit katanya juga tak kalah pusingnya. Penuh sesaknya jumlah siswa baru tak membawa berkah bagi sekolahnya. Malah sudah terbayang musibah yang akan menghampiri mereka. Rombel akan melebihi 32 anak, overload lebih dari 33 kelas. Anak-anak tak semua didanai BOS. Nasib mereka belum pasti bisa ikut UN.

Keadaan itu akan menghambat proses percairan sertifikasi guru. Tambah repot kepala sekolah akan kena sanksi. Data dapodik tak mau menerima input data siswa baru tahun ini. Kesalahan tahun lalu terulang. Tampaknya sistem akan sulit memaafkan. Proses pendidikan di Kota Cirebon menjadi rumit.

Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita semua. Yah kita semua warga Kota Cirebon yang masih peduli akan masa depan kota ini ingin lebih baik. Yang masih berharap generasi emas masa depan anak-anak kota ini. Kondisi PPDB ini jangan terus memburuk hingga jebolnya PPDB jilid 2.

Semangat Dinas Pendidikan mengamankan perwali PPDB harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Kekuatan politik guru melalui organisasi PGRI, Igora, himpunan guru honorer, persatuan sekolah-sekolah swasta dan lainnya. Kekuatan masyarakat melalui Dewan Pendidikan, Ormas, komite sekolah, ikatan alumni, para akademisi kampus dan lainnya.

Peran pers dan LSM profesional, jajaran aparat sangat penegak hukum sangat strategis dalam ikut mengamankan PPDB sesuai aturan. Tugas mereka harus ikut mengungkap peristiwa dibalik berita. Ikut mengendalikan kelompok-kelompok yang akan merusak jalannya PPDB.

Kemana dan dimana mereka sekarang? Perjuangan menyelamatkan PPDB bukan hanya urusan Disdik atau kepala sekolah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Menyangkut masa depan bangsa dan negara. Jika sejak proses penanaman benih sumber daya manusia sudah carut marut, bagaimana hasil panen SDM nanti? Mereka semua harus merapatkan barisan. #SavePPDB. (*)

PPDB DAN KONFLIK INTEREST

Mengapa PPDB di Kota Cirebon selalu diwarnai permasalahan? Jawabnya hasrat besar sebagian orangtua memaksakan anaknya untuk sekolah di negeri favorit. Hasrat ini kemudian berkembang biak dibudidaya oleh orang-orang yang menawarkan jasa penyaluran siswa baru ke sekolah impian orangtua dan anak. 

"Biro jasa" PPDB ini ada yang bekerja individu, ada juga atas nama lembaga. Ada yang mengaku dari unsur LSM, wartawan, politisi, aparat, pengamat, atau pemerhati pendidikan. Mereka semua adalah para oknum yang kerap bermain-main dalam bursa siswa baru. Jika tak dituruti kemauannya urusan akan jadi panjang. Bisa bermusuhan sepanjang tahun.

Peta konflik interest ini sebenarnya sudah banyak orang yang tahu. Bahkan para pejuang PPDB liar itu pun sadar akan peran dan fungsinya. Namun tak ada pihak yang mampu membendung aksi koboy mereka. Sekalipun sudah terang-terangan melakukan perlawanan melawan aturan. Ujung-ujungnya praktek transaksional yang ditempuh.

Potret konflik interest tersebut pernah diakui oleh mantan petinggi kota ini. Dalam sebuah perjalanan luar kota, pejabat ini berseloroh jika kota Cirebon ini kecil tetapi ruwet permasalahan. Hal senada diungkapkan seorang aparat, bahwa kasus PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Cirebon ini unik. Bahkan tidak ditemukan di kota-kota di Indonesia. Semua orang ikut bermain. Ada ratusan bahkan miliar perputaran uang dalam PPDB.

Tentu saja ini bukan hal baru di kota udang ini. Hal yang belum baru adalah belum ada pihak yang mampu mengendalikan PPDB liar tersebut. Kasus tahun lalu misalnya, proses PPDB dari awal sampai akhir pendaftaran sudah berjalan normal sesuai ketentuan Perwali. Namun di injury time gelombang tsunami calon siswa baru merangsek ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit.

Para petualang PPDB ini gigih memperjuangkan nasib anak-anaknya (entahlah anak siapa) ke semua penjuru mata angin. Satu pintu tidak berhasil, pindah ke pintu lain. Susah masuk dari pintu depan, mereka bertamu dari pintu belakang. Jika perlu lompat dari jendela. Yang penting goal. Kendati kini berbagai upaya itu belum membuahkan hasil. 

Sejumlah pihak selalu berharap agar PPDB berjalan sesuai aturan. Demikian juga pihak kepolisian agar panitia berpegang teguh terhadap peraturan yang ada. Jika terjadi pemaksaan, laporkan! Karena itu berpotensi kepada tindak pidana. Namun realitasnya itu sangat sulit dilakukan karena banyak faktor. Terlebih banyak pihak yang berkepentingan membuat PPDB kacau.

Hajat PPDB kendati sudah berulang kali digelar setiap tahun. Baik di era sentralisasi Pemerintahan Orde Baru, maupun di era desentralisasi Pemerintahan Orde Reformasi. Namun carut marut PPDB mulai terasa sejak menguatnya gerakan civil society. Sejak era reformasi semua warga negara merasa memiliki hak kebebasan berpendapat tanpa batas.

Para orangtua tak pernah berfikir bahaya yang menimpa anaknya jika memaksakan sekolah yang tak sesuai dengan potensi dan bakatnya. Seringkali tak menyadari upaya pemaksaan kehendak melawan aturan akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan karakter anak-anaknya ketika dewasa nanti.

Lebih makro, persoalan PPDB mestinya memang bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, sekolah dan orangtua. Persoalan pendidikan adalah persoalan semua orang. Baik buruk kualitas pendidikan akan menentukan kualitas masyarakat, bangsa dan negara. PPDB adalah awal menanam benih untuk masa depan yang lebih baik. (PaDE)

GOOGLE MAP JADI TERTUDUH

Siapa yang tak kenal aplikasi google map ? Bagi warga cyber apalagi para traveler aplikasi ini sangat familier. Setiap di lokasi asing atau dalam perjalanan si google ini akan dicari banyak para musafir. Namun di Kota Cirebon, aplikasi yang diluncurkan pada 2004 silam mendadak menjadi tertuduh oleh warga yang merasa dirugikan dalam proses pendaftaran siswa baru.

Paling tidak dalam satu pekan ini tranding topic mereka tak jauh dari mengukur masalah radius dengan google map. Radius rumah mereka dengan lokasi sekolah tujuan putera puterinya. Hal yang menjadi kriteria diterimanya calon siswa baru sekolah-sekolah negeri tingkat menengah pertama (SMP) dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jalur zonasi domisili terdekat.

Yah, pemanfaatan google map menjadi satu dari sekalian kebijakan yang baru dalam kegiatan PPDB tahun ini. Pada tahun sebelumnya zonasi tempat tinggal calon siswa baru dengan sekolah ditentukan dengan pola pembagian wilayah secara rayon geografis berbasis kekurahan, RT dan RW. Anehnya, baik metode dulu dan sekarang tetap saja memicu masalah.

Lahirnya kebijakan baru sistem zonasi PPDB berbasis google map memang bukan tanpa kajian. Diketahui, berdasarkan evaluasi sistem zonasi berbasis rayon geografis menimbulkan masalah pada pemerataan siswa baru pada sekolah-sekolah negeri. Pasalnya sekolah negeri SMP penempatannya tidak merata menyebar di semua kecamatan secara proporsional.

Beberapa sekolah malah menumpuk di satu kecamatan. Di Kecamatan Lemahwungkuk misalnya dijumpai ada tujuh sekolah negeri. Sekolah tersebut antara lain SMP Negeri 3, 10, 13, 14, 15, 16 dan SMP 18. Lima diantaranya menumpuk di kawasan Kebumen. 

Pada sisi lain di Kecamatan Harjamukti dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk lima sekolah di sana tersebar berjauhan. Apalagi di kecamatan lain di Kota Cirebon jumlah sekolah lebih sedikit. Padahal jumlah penduduk usia sekolah SMP cukup banyak. Bisa dibayangkan, bagaimana kesulitan pendistribusian siswa baru dengan sistem zonasi rayon geografis.

Gagasan penggunaan google map dalam penentuan zonasi dianggap akan memberikan solusi mengatasi kesenjangan pendistribusian siswa. Dengan pendekatan ini diharapkan tak ada lagi jalur lintas zonasi ke sekolah-sekolah kekurangan siswa. Karena acuannya jarak rumah terdekat dengan sekolah tujuan, walau berbeda RT, RW, kelurahan bahkan kecamatan.

Untuk menambal kelemahan sebelumnya, pihak Disdik pun memberi ruang terhadap siswa perbatasan dan luar kota. Membedakan jalur nilai dengan jalur prestasi dan domisili. Sebelumnya calon siswa diadu dalam satu jalur yang sama. Buntutnya anak dengan NEM besar atau punya prestasi non akademik hebat harus tersisih dengan nilai kecil namun dekat rumahnya dengan sekolah tujuan.

Semua pintu jalur dibuka lebih lebar, baik zonasi, nilai SHUSBN dalam dan luar kota, afirmasi dan anak guru serta jalur prestasi akademik maupun akademik. Namun tetap mengamankan kebijakan pendidikan nasional memprioritaskan warga terdekat (zonasi).

Hal yang menggembirakan PPDB tahun ini adalah dibukanya kesempatan warga perbatasan dan luar kota untuk sekolah di Kota Cirebon. Hal tak dijumpai pada PPDB tahun sebelumnya sehingga berbutut kekecewaan. Nah jika tahun ini mereka yang berdomisili di kabupaten masih protes dengan kebijakan yang ada hal itu sungguh ironis.

Kehadiran google map menjadi alat penentu zonasi siswa baru diharapkan akan menjadi solusi ampuh bagi kelancaran pelaksanaan PPDB tahun ini. Aplikasi ini pun sudah diuji coba oleh pihak Telkom sebagai mitra Disdik dalam penyiapan perangkat program website. Program serupa juga diterapkan Telkom di daerah lain. Orang-orang yang ahli di IT inilah yang merancang sistem PPDB berbasis internet dan zonasi google map.

Apa dan fungsi google map? Menurut wikipedia.org, google map adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360°, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda (versi beta), atau angkutan umum.

Jika sekarang mendadak google map dipersoalkan dalam PPDB online di Kota Cirebon, lalu apa penyebabnya? Seperti dilaporkan dari sebuah media berita online, ditemukan persoalan penentuan alamat dan radius domisili yang tidak akurat. Tertulis alamat domisili pendaftar tidak benar. Jalan, RT RW masuk kabupaten namun kelurahan kecamatannya masuk Kota Cirebon.

Ada juga terjadi kolom pada lembar verifikasi pendaftaran ditulis ganda. Ada alamat luar kota, tetapi alamat tinggal sementara di kota Cirebonnya pun tertulis. Begitu juga penetapan radius jarak rumah ke sekolah tujuan. Beberapa orangtua calon siswa mengaku angka radius tidak masuk akal. Mereka tahu setelah membandingkan pendaftar lain dengan domisili yang berdekatan dengannya.

Mereka yang mengalami masalah tersebut diarahkan untuk revisi pembenaran pada operator Dinas Pendidikan. Mereka yang mau berproses, teliti masalah itu akhirnya selesai. Dua persoalan yang muncul lebih kepada masalah teknis sistem yang bisa diperbaiki dan revisi oleh tenaga teknis operator. Karena alamat dan radius sudah tersetting dalam sistem.

Yang fatal, mereka ga mau repot-repot tetapi menyibukkan diri memperkarakan kesalahan sistem tersebut.

Celakanya lahir berfikir negatif jika itu dituding sebagai modus panitia. Riak-riak ini kemudian dikipas-kipasi oleh pihak-pihak yang  kepentingannya tak diakomodir oleh dinas. Ibarat pepatah, nila setitik merusak susu sebelanga. 

Kebijakan populis Disdik untuk menata PPDB yang bermartabat dan berkarakter dirusak dengan kesalahan teknis yang sebenarnya bisa diperbaiki dengan mudah.

Memang harus diakui tak ada sistem buatan manusia yang sempurna. Namun jika upaya manusia untuk menyempurnakan sistem yang ada selalu dijegal, disalahkan dan dirusak sebelum berkembang diperbaiki maka selamanya PPDB Kota Cirebon tak akan sukses. Kelemahan substansi mesti harus menjadi bahan evaluasi ke depan lebih baik. Semoga... (PaDE)

INILAH PENYEBAB UTAMA MASALAH PPDB

Mulai awal Juni 2018 Dinas Pendidikan Kota Cirebon kembali melaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kendati bukan yang pertama, namun persoalan PPDB selalu kerap mendera dunia pendidikan kota ini. Berganti aturan, berganti kadisdik, berganti Wali Kota, berganti-ganti masalah selalu ada.

Sering gaduhnya PPDB Kota Cirebon sehingga ada penilaian dari pihak lain, jika PPDB kota ini unik yang tak pernah dijumpai di kota-kota lain. Bisa jadi karena masalah selalu muncul setiap tahun, baik pada masa sistem offline (manual) maupun pada masa sistem online (daring) saat ini. 

Efek PPDB bermasalah memberikan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang berhak. Berhak mendapat pendidikan yang layak memadai sesuai dengan kemampuan anak. Contoh pada masa lalu, anak yang besar nilai UN harus kalah dengan anak yang nilai kecil karena alasan tertentu. 

Besarnya selera orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Lebih tepatnya sekolah negeri yang dianggap favorit secara alamiah menciptakan hukum pasar ekonomi. Karena negeri yang dianggap "kelas dua" tetap bernasib sulit siswa. Setiap kali ada pernintaan setiap kali itu ada penawaran. PPDB berubah menjadi transaksional.

Pemaksaan kehendak orangtua tak berkarakter mendekatkan mereka kepada pihak-pihak berkepentingan. Berkepentingan terhadap politik karena perlu massa konstituen, kepentingan sosial karena masih famili dan kepentingan ekonomi karena tergiur keuntungan finansial.

Realitas berikutnya sekolah negeri kelas dua kehilangan siswa. Sekolah swasta kehabisan siswa. Sementara sekolah negeri impian terjadi penimbunan siswa. Ujungnya beragam masalah selama tiga tahun anak belajar harus dilakoni oleh guru-guru pengajar. Pendidik yang tak tahu dan ada juga yang tak mau tahu proses PPDB bersih dan benar sesuai aturan.

Menciptakan suasana PPDB bersih dan benar memang perkara gampang-gampang susah. Gampang karena kinerja penyelenggara tinggal berpijak pada aturan main yang disepakati. Pastikan aturan itu sebisa mungkin mengakomodir segala penjuru kepentingan. Tetapi tetap memperhatikan rambu-rambu hukum sehingga tak bertabrakan.

Jika ada yang memaksakan kehendak, apalagi sampe ancaman anarkhisme pihak panitia tinggal call aparat kepolisian. Cara ini memang harus cukup modal keberanian. Berani menghadapi tekanan politik kepentingan. Dan berani melawan hawa nafsu yang meraksuk pada diri jiwa panitia. Mau ga berlapar-lapar ditengah godaan suap yang memanjakan walau sesaat ? (PaDE)

TIGA CARA MUDAH HIDUP SEHAT

Ternyata tak sulit dan tak mahal untuk bisa hidup sehat. Cukup tiga cara agar orang tetap hidup sehat. Cara ini disampaikan dalam launching Germas--Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di halaman Puskesmas Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon, Jum'at (29/6). Apa saja tiga cara agar hidup tetap sehat?

"Dari banyak indikator, paling tidak ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam menjaga pola hidup sehat. Pertama makan buah dan sayur. Kedua melakukan kegiatan (gerak) fisik. Ketiga melakukan cek kesehatan," papar Dokter Sri Laelan Erwani, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

Perempuan berhijab ini menyampaikan pesannya dalam sambutan di depan hadirin launching Germas. Hadir dalam acara tersebut tuan rumah Kepala Puskesmas Pegambiran Eyo Karmulya, SKM.M.Kes, Camat Lemahwungkuk Drs H Kusni, aparat Koramil Babinsa dan Polsek Babinmas, ketua RW dan undangan. Satu dari tiga ketua RW yang hadir adalah Ketua RW Kemakmuran Deny Rochman, S.Sos., M.Pd.

Acara yang dimulai sejak pagi pukul 07.00 itu diawali dengan senam bersama para kader kesehatan se kelurahan Pegambiran. Acara dilanjutkan dengan seremonial launching Germas oleh Camat Lemahwungkuk. Usai peresmian, acara ramah tamah diisi dengan undian doorprize dan santap sarapan.

Kepala Puskesmas Pegambiran Eyo Karmulya, SKM.M.Kes mengatakan, pola hidup sehat secara umum sudah dijalani oleh masyarakat selama ini. Namun polanya belum teratur dan merata kepada seluruh masyarakat. Maka lahirlah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan yang sudah ditetapkan Presiden pada tahun 2017 baru diluncurkan di Pegambiran pada tahun 2018 ini.

Dokter Sri menjelaskan, Germas ditetapkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2017. Dari banyak indikator tiga cara hidup sehat bisa dilakukan dengan mudah dan murah. Cukup makan buah dan sayur, gerak fisik dan cek kesehatan. Pihaknya berharap kerjasama dan dukungannya dari pihak lurah, camat, koramil, polsek, RT RW dan lainnya dalam menyukseskan Germas.

"Jadi sekarang kalau makan harus perbanyak buah dan sayurnya. Selain menyehatkan juga bikin hemat. Upayakan makan buah dan sayur sebelum makan nasi. Porsi makan nasinya dikurangi. Gerak fisik pun tiap hari dilakukan paling tidak 30 menit sebelum aktifitas kerja," ungkap Dokter Sri yang menyambut baik kegiatan rutin senam para kader.

Pihaknya mengaku ironis dengan banyaknya angka penderita pengeroposan tulang di Indonesia. Padahal negara ini berada di garis khatulistiwa. Sorot sinar matahari secara rutin menyinari permukaan bumi Indonesia. Pihaknya mengajak mulai sekarang masyarakat membiasakan diri berjempur dibawah sinar matahari pagi. Upayakan di atas jam 8 agar kandungan ultraviolet semakin besar. (PaDE)

KPPS GERAM DIANGGAP ADA SUARA SILUMAN

Jagat pilkada Kota Cirebon memanas. Proses penghitungan suara dinilai cacat hukum. Diduga ada pelanggaran di dalamnya. Ini gara-gara ada laporan segel 24 kotak suara di rusak. Desakan pemilu ulang pun menguat. KPPS--Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat TPS dituding tidak netral.

Benarkah ada upaya "jahat" petugas KPPS dalam proses perhitungan suara? Diberitakan, 24 TPS kontroversi itu tersebar di 8 kelurahan yang tersebar di hampir semua kecamatan. Kecamatan paling banyak adalah Kecamatan Kejaksan. Di kelurahan Kesenden ada 19 kotak suara yang dilaporkan segel kotaknya terbuka.

Tentu ini kabar buruk bagi dinamika demokrasi kota Cirebon. Laporan dari Panwascam tiap kecamatan tersebut sontak bikin geger masyarakat politik kota ini. Terlebih rekomendasi Panwascam kepada Panwaslu agar dilakukan pemungutan suara ulang, paling tidak di 24 TPS tersebut. Desakan serupa dari paslon rivalnya melalui siaran resmi laporannya.

Panwaslu secara resmi di media massa menyatakan perlu ada pemungutan suara ulang di 24 TPS. Menurut Panwas pembukaan segel kotak suara melanggar Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada. Ketentuan pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 59 hingga 66.

Dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

Gangguan keamanan seperti apa ? Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan seperti pertama, pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Kedua, petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;

Keempat, lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau Kelima, lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Jika kegaduhan pilwalkot gara-gara segel kota suara terbuka, sesuai ketentuan PKPU di atas dianggap sebagai pelanggaran. Namun apakah pelanggaran satu dari lima ketentuan perlu ada pemungutan suara ulang? Sudahkah tahapan pelaporan temuan itu melalui mekanisme dan prosedur yang ada. Ini yang menjadi pertanyaan dan kajian pihak penyelenggara pemilu.

Sesuai ketentuan PKPU dalam Pasal 60 dijelaskan, pertama, hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan atas temuan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara. Kemudian PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada KPU/KIP Kota. Selanjutnya, KPU/KIP Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno KPU/KIP Kota.

Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kota lalu menyampaikan Keputusan itu kepada KPPS melalui PPK dan PPS. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara. KPU/KIP Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Dinamika politik di Kota Cirebon pasca pencoblosan langsung menghangat. Setelah mendapatkan laporan beredar desakan tuntunan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Media massa santer memberitakan dugaan pelanggaran tersebut. Walau belum clear dan clean jenis pelanggaran seperti apa. Namun masyarakat terlanjur menilai negatif terhadap segel kotak suara yang terbuka.

Celakanya, kinerja KPPS dituding tak netral. Diendus ada indikasi keberpihakan terhadap calon tertentu. Belum lagi mencuat pemberitaan laporan salah satu warga disinyalir adanya praktek money politic. Kabar negatif terus berkembang berpotensi memicu pergerakan massa di sejumlah titik. Lebih-lebih Panwaslu merekomendasikan adanya PSU.

Beruntung pihak Bawaslu Jawa Barat langsung bersikap . Keputusan rapat Sabtu sore di Bandung memutuskan jika dibukanya segel kotak suara hanya untuk mengambil lembar berita acara tak membatalkan hasil suara pemilu sehingga tak perlu PSU. Atas dasar itu, Panwaslu Kota Cirebon menarik seluruh surat rekomendasi empat kecamatan yang TPSnya bermasalah.

Yah sikap cepat Bawaslu Jawa Barat tentu mengembalikan nama baik KPPS. Selama ini KPPS sudah bekerja maksimal sekuat tenaga, sekuat modal, waktu dan pikiran yang ada. Keterbatasan anggaran tak membuat KPPS patah semangat untuk tetap menggelar pilkada yang jujur, adil dan cermat (jutirat). Menata, mendekor TPS tampil apik, unik dan menarik bagi pemilih.

Jika pun ada kekeliruan itu masih bersifat teknis administratif. Bisa jadi ini terjadi karena ada aturan baru dalam prosedur dan mekanisme pilkada 2018. Para personil KPPS pun banyak yang baru sesuai tuntutan aturan yang ada. Kerja mereka dibawah tekanan waktu dengan penjelasan bintek yang tidak maksimal.

Kejadian buka segel kotak suara bisa dihindari jika peran PPS dan PPL bisa dimaksimalkan. Petugas KPPS pun harus aktif terus berkonsultasi dengan PPS dan sesama KPPS lainnya. Para saksi setiap paslon ikut serta mengawal proses pilkada, dari pemungutan, penghitungan hingga pengepakan berkas ke kotak suara. Bahkan jika perlu mengawal pengiriman kotak suara dengan aman hingga ke PPS.

Semua pihak seyogyanya ikut mengawal pelaksanaan proses pilkada secara damai. Mengoreksi jika ada prosedur dan mekanisme yang terlewatkan. Kerjanya bersifat preventif dan persuasif, bukan bekerja dengan pendekatan represif. Mencari peluang dan potensi kesalahan sehingga menjadi bahan gugatan. Pola terakhir justeru akan merugikan rakyat kota Cirebon yang berharap pilkada damai, sukses tanpa ekses.

Jika pola represif yang digunakan, maka akan mudah membangun stigma jika pilkada diduga bermasalah. Satu contoh kasus menarik. Saat perhitungan surat suara di sebuah TPS terjadi selisih suara yang tidak masuk akal. Pihak lain KPPS langsung menuding ada suara siluman dalam penghitungan suara. 

Tentu ucapan itu membuat tak nyaman personil KPPS. Beruntung selisih suara itu akhirnya selesai karena ditemukan akar masalahnya. Ketua KPPS tersebut mengaku geram dengan statement pihak lain yang begitu cepat memvonis persoalan yang muncul tanpa sabar dan ikut mencari solusi. Sikap reaktif serupa dalam kasus yang berbeda diduga terjadi di tempat lain sehingga mudah memicu konflik terbuka seperti kasus segel kotak yang dibuka lagi.

Bagi penyelenggara pemilu, termasuk KPPS siapapun paslon yang menang tak terlalu penting. Bagi KPPS pengabdian kerjanya lebih fokus pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan luberjurdil--- langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terpenting, hasil rekapitulasi suara apa adanya tanpa rekayasa. Jika ada kesalahan teknis administratif harap maklum karena menjadi tugas KPPS bukan profesi tetapi pengabdian. (*)

*) Ketua KPPS 01 Pegambiran Kota Cirebon.

SURAT C6 MULAI DIBAGIKAN KE PEMILIH

Seminggu jelang hari H pencoblosan pilkada, surat C6 mulai dibagikan ke pemilih. Petugas Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) RW 01 Kemakmuran sudah menerima surat C6 pada Kamis (21/6) sore. Mulai Sabtu ini paling lambatnya Minggu 24 Juni surat pemberitahuan pemungutan suara tersebut akan diterima pemilih.

Tercatat untuk RW 01 Kemakmuran jumlah total pemilih sebanyak 616 orang yang tersebar di dua TPS. TPS 01(294 orang) bertempat di Baperkam dengan pemilih dari warga Rt 1- Rt 4. Sedangkan TPS 02 (322 orang) di SDN Kemakmuran lokasi pencoblosan untuk pemilih dari RT 5- Rt 7.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pegambiran Yunus Kamis sore mengirimkan surat C6 kepada RW 01. Dua ketua TPS, Deny Rochmam (TPS 01) dan Somantri (TPS 02), menerima secara langsung di depan Baperkam. Hari ini PPS berkeliling di 17 RW se Kelurahan Pegambiran membagi C6. Mereka berkeliking dengan motor roda tiga sambil kampanye sukseskan pilkada.

Senin sebelumnya pukul 14.00 perwakilan RW 01, Somantri dan Haris menghadiri acara di kantor KPU. Keduanya untuk melakukan pengecekan surat suara yang akan dipakai pada hari pencoblosan 27 Juni mendatang. Jumlah kartu suara setiap TPS dilebihi 8 buah untuk menghindari ada kartu yang rusak.

Kartu yang diterima TPS kemudian dibagikan kepada seluruh warga yang punya hak pilih. Sebelumnya kartu tersebut ditandatangani masing-masing ketua TPS. Pembagian kartu dibatasi hingga paling lambat 24 Juni. Nah seminggu sebelum hari H, KPPS diwajibkan mengumumkan kepada warga tentang pelaksanaan pilkada serentak. (*)

MAU JADI KPPS PILKADA? INI SYARATNYA...

Cung siapa yang berminat jadi KPPS ? Cung siapa yang ingin jadi KPPS profesional ? Jika mau, maka ada syaratnya. Satu diantaranya seorang KPPS wajib memiki sikap Jutirat. Yah, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS harus punya jiwa JUjur, TelitI, akuRAt. Dengan sifat ini maka berbagai persoalan dalam proses pilkada akan bisa teratasi.

"Sebagai penyelenggara pilkada harus memiliki sikap Jutirat yaitu jujur, teliti dan akurat. Itu menjadi tagline KPU di Jawa Barat. Kedengarannya simple tetapi jika dilaksanakan dengan baik bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pilkada," tutur Emrizal Hamdani, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Jumat (22/6).

Ketua KPU menyampaikan hal itu di depan 579 ketua KPPS, PPS dan PPK se- Kota Cirebon dalam Bimbingan Teknis Terpadu Pilkada serentak di Swiss-Belhotel Cirebon. Dalam kesempatan itu, ketua KPU mengenalkan lima anggota komisionernya, yaitu Emrizal (ketua), Sanusi (div. Hukum logistik), Rita (sosialisasi), M. Iwan (pendataan) dan M. Arif (pemungutan suara).

Emrizal menjelaskan, masalah jujur menjadi harga mati bagi penyelenggara pilkada. Teliti, karena KPPS akan bermain angka-angka rekapitulasi hasil penghitungan suara. Begitu juga dalam memberika n laporan harus akurat sehingga tak memicu gejolak pilkada berekses. 

"Jujur itu harus 100%. Ini yang diminta oleh paslon dan partai.Temen-temen juga harus teliti karena akan bermain main dengan angka-angka. Jadi harus hati-hati. Jika kepleset bisa berubah. Ini sering terjadi kasus sebelumnya yang pernah terjadi dalmm pileg. Jika angka satu ketambah nol maka akan berdampak serius," tandasnya. (PaDE)

KPPS RW 01 PETAKAN POTENSI MASALAH

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) RW 01 Kemakmuran Pegambiran Kota Cirebon mulai melakukan pemetaan potensi masalah pilkada di wilayahnya. Pemetaan dilakukan sebagai antisipasi kinerja personilnya dalam menyikapi berbagai kemungkinan yang muncul di TPS 01 dan TPS 02 wilayahnya.

"Kalau dari pengalaman pilkada dan pemilu sebelumnya masalah yang perlu dicermati adalah jumlah kartu suara. Pastinya kita harus cermat jumlah kartu suara sebelum dan sesudah pencoblosan jumlahnya sama," tutur Sumantri, ketua KPPS 02 dalam rapat pra Bimbingan Teknis Pilgub Jabar dan Pilwalkot di Baperkam RW 01 Kemakmuran, Rabu (20/6) malam.

Ketua KPPS 01 Deny Rochman menambahkan, pastikan semua personil KPPS harus memahami tugas-tugasnya. Termasuk kewajiban dan larangan yang membatasinya. Mekanisme dan prosedur, syarat dan ketentuan pencoblosan hingga jika terjadi permasalahan dalam prosesnya.

"Yang terpenting kita memahami betul juknisnya. Jika itu kita kuasai sangat kecil kemungkinan proses pemungutan dan perhitungan suara akan berakhir masalah," tutur Deny Rochman yang juga ketua RW 01 Kemakmuran di depan 14 personil KPPS di kampungnya.

Pra Bintek di kampungnya memang lebih awal dilakukan sebelum Bintek KPUD Kota Cirebon digelar. Recananya bintek tingkat kota akan dilaksanakan pada Jumat 22 Juni 2018 di hotel kawasan bisnis Gunungsari. Menurut Deny, Pra Bintek sebagai ajang diskusi pemenataan awal masalah yang akan menjadi bahan bintek KPU.

Dalam proses bintek, permasalahan yang dicermati seperti apakah saksi satu atau dua orang. Ini karena pilkada serentak 27 Juni ada dua Pilgub Jabar dan Pilwalkota. Apakah ada perlindungan hukum jika personil KPPS mengalami intimidasi baik fisik maupun non fisik. Berapa estimasi anggaran untuk pelaksanaan dua pilkada ini. (*)