Mulai awal Juni 2018 Dinas Pendidikan Kota Cirebon kembali melaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kendati bukan yang pertama, namun persoalan PPDB selalu kerap mendera dunia pendidikan kota ini. Berganti aturan, berganti kadisdik, berganti Wali Kota, berganti-ganti masalah selalu ada.
Sering gaduhnya PPDB Kota Cirebon sehingga ada penilaian dari pihak lain, jika PPDB kota ini unik yang tak pernah dijumpai di kota-kota lain. Bisa jadi karena masalah selalu muncul setiap tahun, baik pada masa sistem offline (manual) maupun pada masa sistem online (daring) saat ini.
Efek PPDB bermasalah memberikan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang berhak. Berhak mendapat pendidikan yang layak memadai sesuai dengan kemampuan anak. Contoh pada masa lalu, anak yang besar nilai UN harus kalah dengan anak yang nilai kecil karena alasan tertentu.
Besarnya selera orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Lebih tepatnya sekolah negeri yang dianggap favorit secara alamiah menciptakan hukum pasar ekonomi. Karena negeri yang dianggap "kelas dua" tetap bernasib sulit siswa. Setiap kali ada pernintaan setiap kali itu ada penawaran. PPDB berubah menjadi transaksional.
Pemaksaan kehendak orangtua tak berkarakter mendekatkan mereka kepada pihak-pihak berkepentingan. Berkepentingan terhadap politik karena perlu massa konstituen, kepentingan sosial karena masih famili dan kepentingan ekonomi karena tergiur keuntungan finansial.
Realitas berikutnya sekolah negeri kelas dua kehilangan siswa. Sekolah swasta kehabisan siswa. Sementara sekolah negeri impian terjadi penimbunan siswa. Ujungnya beragam masalah selama tiga tahun anak belajar harus dilakoni oleh guru-guru pengajar. Pendidik yang tak tahu dan ada juga yang tak mau tahu proses PPDB bersih dan benar sesuai aturan.
Menciptakan suasana PPDB bersih dan benar memang perkara gampang-gampang susah. Gampang karena kinerja penyelenggara tinggal berpijak pada aturan main yang disepakati. Pastikan aturan itu sebisa mungkin mengakomodir segala penjuru kepentingan. Tetapi tetap memperhatikan rambu-rambu hukum sehingga tak bertabrakan.
Jika ada yang memaksakan kehendak, apalagi sampe ancaman anarkhisme pihak panitia tinggal call aparat kepolisian. Cara ini memang harus cukup modal keberanian. Berani menghadapi tekanan politik kepentingan. Dan berani melawan hawa nafsu yang meraksuk pada diri jiwa panitia. Mau ga berlapar-lapar ditengah godaan suap yang memanjakan walau sesaat ? (PaDE)
