PPDB DAN KONFLIK INTEREST

Mengapa PPDB di Kota Cirebon selalu diwarnai permasalahan? Jawabnya hasrat besar sebagian orangtua memaksakan anaknya untuk sekolah di negeri favorit. Hasrat ini kemudian berkembang biak dibudidaya oleh orang-orang yang menawarkan jasa penyaluran siswa baru ke sekolah impian orangtua dan anak. 

"Biro jasa" PPDB ini ada yang bekerja individu, ada juga atas nama lembaga. Ada yang mengaku dari unsur LSM, wartawan, politisi, aparat, pengamat, atau pemerhati pendidikan. Mereka semua adalah para oknum yang kerap bermain-main dalam bursa siswa baru. Jika tak dituruti kemauannya urusan akan jadi panjang. Bisa bermusuhan sepanjang tahun.

Peta konflik interest ini sebenarnya sudah banyak orang yang tahu. Bahkan para pejuang PPDB liar itu pun sadar akan peran dan fungsinya. Namun tak ada pihak yang mampu membendung aksi koboy mereka. Sekalipun sudah terang-terangan melakukan perlawanan melawan aturan. Ujung-ujungnya praktek transaksional yang ditempuh.

Potret konflik interest tersebut pernah diakui oleh mantan petinggi kota ini. Dalam sebuah perjalanan luar kota, pejabat ini berseloroh jika kota Cirebon ini kecil tetapi ruwet permasalahan. Hal senada diungkapkan seorang aparat, bahwa kasus PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Cirebon ini unik. Bahkan tidak ditemukan di kota-kota di Indonesia. Semua orang ikut bermain. Ada ratusan bahkan miliar perputaran uang dalam PPDB.

Tentu saja ini bukan hal baru di kota udang ini. Hal yang belum baru adalah belum ada pihak yang mampu mengendalikan PPDB liar tersebut. Kasus tahun lalu misalnya, proses PPDB dari awal sampai akhir pendaftaran sudah berjalan normal sesuai ketentuan Perwali. Namun di injury time gelombang tsunami calon siswa baru merangsek ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit.

Para petualang PPDB ini gigih memperjuangkan nasib anak-anaknya (entahlah anak siapa) ke semua penjuru mata angin. Satu pintu tidak berhasil, pindah ke pintu lain. Susah masuk dari pintu depan, mereka bertamu dari pintu belakang. Jika perlu lompat dari jendela. Yang penting goal. Kendati kini berbagai upaya itu belum membuahkan hasil. 

Sejumlah pihak selalu berharap agar PPDB berjalan sesuai aturan. Demikian juga pihak kepolisian agar panitia berpegang teguh terhadap peraturan yang ada. Jika terjadi pemaksaan, laporkan! Karena itu berpotensi kepada tindak pidana. Namun realitasnya itu sangat sulit dilakukan karena banyak faktor. Terlebih banyak pihak yang berkepentingan membuat PPDB kacau.

Hajat PPDB kendati sudah berulang kali digelar setiap tahun. Baik di era sentralisasi Pemerintahan Orde Baru, maupun di era desentralisasi Pemerintahan Orde Reformasi. Namun carut marut PPDB mulai terasa sejak menguatnya gerakan civil society. Sejak era reformasi semua warga negara merasa memiliki hak kebebasan berpendapat tanpa batas.

Para orangtua tak pernah berfikir bahaya yang menimpa anaknya jika memaksakan sekolah yang tak sesuai dengan potensi dan bakatnya. Seringkali tak menyadari upaya pemaksaan kehendak melawan aturan akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan karakter anak-anaknya ketika dewasa nanti.

Lebih makro, persoalan PPDB mestinya memang bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, sekolah dan orangtua. Persoalan pendidikan adalah persoalan semua orang. Baik buruk kualitas pendidikan akan menentukan kualitas masyarakat, bangsa dan negara. PPDB adalah awal menanam benih untuk masa depan yang lebih baik. (PaDE)

GOOGLE MAP JADI TERTUDUH

Siapa yang tak kenal aplikasi google map ? Bagi warga cyber apalagi para traveler aplikasi ini sangat familier. Setiap di lokasi asing atau dalam perjalanan si google ini akan dicari banyak para musafir. Namun di Kota Cirebon, aplikasi yang diluncurkan pada 2004 silam mendadak menjadi tertuduh oleh warga yang merasa dirugikan dalam proses pendaftaran siswa baru.

Paling tidak dalam satu pekan ini tranding topic mereka tak jauh dari mengukur masalah radius dengan google map. Radius rumah mereka dengan lokasi sekolah tujuan putera puterinya. Hal yang menjadi kriteria diterimanya calon siswa baru sekolah-sekolah negeri tingkat menengah pertama (SMP) dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jalur zonasi domisili terdekat.

Yah, pemanfaatan google map menjadi satu dari sekalian kebijakan yang baru dalam kegiatan PPDB tahun ini. Pada tahun sebelumnya zonasi tempat tinggal calon siswa baru dengan sekolah ditentukan dengan pola pembagian wilayah secara rayon geografis berbasis kekurahan, RT dan RW. Anehnya, baik metode dulu dan sekarang tetap saja memicu masalah.

Lahirnya kebijakan baru sistem zonasi PPDB berbasis google map memang bukan tanpa kajian. Diketahui, berdasarkan evaluasi sistem zonasi berbasis rayon geografis menimbulkan masalah pada pemerataan siswa baru pada sekolah-sekolah negeri. Pasalnya sekolah negeri SMP penempatannya tidak merata menyebar di semua kecamatan secara proporsional.

Beberapa sekolah malah menumpuk di satu kecamatan. Di Kecamatan Lemahwungkuk misalnya dijumpai ada tujuh sekolah negeri. Sekolah tersebut antara lain SMP Negeri 3, 10, 13, 14, 15, 16 dan SMP 18. Lima diantaranya menumpuk di kawasan Kebumen. 

Pada sisi lain di Kecamatan Harjamukti dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk lima sekolah di sana tersebar berjauhan. Apalagi di kecamatan lain di Kota Cirebon jumlah sekolah lebih sedikit. Padahal jumlah penduduk usia sekolah SMP cukup banyak. Bisa dibayangkan, bagaimana kesulitan pendistribusian siswa baru dengan sistem zonasi rayon geografis.

Gagasan penggunaan google map dalam penentuan zonasi dianggap akan memberikan solusi mengatasi kesenjangan pendistribusian siswa. Dengan pendekatan ini diharapkan tak ada lagi jalur lintas zonasi ke sekolah-sekolah kekurangan siswa. Karena acuannya jarak rumah terdekat dengan sekolah tujuan, walau berbeda RT, RW, kelurahan bahkan kecamatan.

Untuk menambal kelemahan sebelumnya, pihak Disdik pun memberi ruang terhadap siswa perbatasan dan luar kota. Membedakan jalur nilai dengan jalur prestasi dan domisili. Sebelumnya calon siswa diadu dalam satu jalur yang sama. Buntutnya anak dengan NEM besar atau punya prestasi non akademik hebat harus tersisih dengan nilai kecil namun dekat rumahnya dengan sekolah tujuan.

Semua pintu jalur dibuka lebih lebar, baik zonasi, nilai SHUSBN dalam dan luar kota, afirmasi dan anak guru serta jalur prestasi akademik maupun akademik. Namun tetap mengamankan kebijakan pendidikan nasional memprioritaskan warga terdekat (zonasi).

Hal yang menggembirakan PPDB tahun ini adalah dibukanya kesempatan warga perbatasan dan luar kota untuk sekolah di Kota Cirebon. Hal tak dijumpai pada PPDB tahun sebelumnya sehingga berbutut kekecewaan. Nah jika tahun ini mereka yang berdomisili di kabupaten masih protes dengan kebijakan yang ada hal itu sungguh ironis.

Kehadiran google map menjadi alat penentu zonasi siswa baru diharapkan akan menjadi solusi ampuh bagi kelancaran pelaksanaan PPDB tahun ini. Aplikasi ini pun sudah diuji coba oleh pihak Telkom sebagai mitra Disdik dalam penyiapan perangkat program website. Program serupa juga diterapkan Telkom di daerah lain. Orang-orang yang ahli di IT inilah yang merancang sistem PPDB berbasis internet dan zonasi google map.

Apa dan fungsi google map? Menurut wikipedia.org, google map adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360°, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda (versi beta), atau angkutan umum.

Jika sekarang mendadak google map dipersoalkan dalam PPDB online di Kota Cirebon, lalu apa penyebabnya? Seperti dilaporkan dari sebuah media berita online, ditemukan persoalan penentuan alamat dan radius domisili yang tidak akurat. Tertulis alamat domisili pendaftar tidak benar. Jalan, RT RW masuk kabupaten namun kelurahan kecamatannya masuk Kota Cirebon.

Ada juga terjadi kolom pada lembar verifikasi pendaftaran ditulis ganda. Ada alamat luar kota, tetapi alamat tinggal sementara di kota Cirebonnya pun tertulis. Begitu juga penetapan radius jarak rumah ke sekolah tujuan. Beberapa orangtua calon siswa mengaku angka radius tidak masuk akal. Mereka tahu setelah membandingkan pendaftar lain dengan domisili yang berdekatan dengannya.

Mereka yang mengalami masalah tersebut diarahkan untuk revisi pembenaran pada operator Dinas Pendidikan. Mereka yang mau berproses, teliti masalah itu akhirnya selesai. Dua persoalan yang muncul lebih kepada masalah teknis sistem yang bisa diperbaiki dan revisi oleh tenaga teknis operator. Karena alamat dan radius sudah tersetting dalam sistem.

Yang fatal, mereka ga mau repot-repot tetapi menyibukkan diri memperkarakan kesalahan sistem tersebut.

Celakanya lahir berfikir negatif jika itu dituding sebagai modus panitia. Riak-riak ini kemudian dikipas-kipasi oleh pihak-pihak yang  kepentingannya tak diakomodir oleh dinas. Ibarat pepatah, nila setitik merusak susu sebelanga. 

Kebijakan populis Disdik untuk menata PPDB yang bermartabat dan berkarakter dirusak dengan kesalahan teknis yang sebenarnya bisa diperbaiki dengan mudah.

Memang harus diakui tak ada sistem buatan manusia yang sempurna. Namun jika upaya manusia untuk menyempurnakan sistem yang ada selalu dijegal, disalahkan dan dirusak sebelum berkembang diperbaiki maka selamanya PPDB Kota Cirebon tak akan sukses. Kelemahan substansi mesti harus menjadi bahan evaluasi ke depan lebih baik. Semoga... (PaDE)

INILAH PENYEBAB UTAMA MASALAH PPDB

Mulai awal Juni 2018 Dinas Pendidikan Kota Cirebon kembali melaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kendati bukan yang pertama, namun persoalan PPDB selalu kerap mendera dunia pendidikan kota ini. Berganti aturan, berganti kadisdik, berganti Wali Kota, berganti-ganti masalah selalu ada.

Sering gaduhnya PPDB Kota Cirebon sehingga ada penilaian dari pihak lain, jika PPDB kota ini unik yang tak pernah dijumpai di kota-kota lain. Bisa jadi karena masalah selalu muncul setiap tahun, baik pada masa sistem offline (manual) maupun pada masa sistem online (daring) saat ini. 

Efek PPDB bermasalah memberikan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang berhak. Berhak mendapat pendidikan yang layak memadai sesuai dengan kemampuan anak. Contoh pada masa lalu, anak yang besar nilai UN harus kalah dengan anak yang nilai kecil karena alasan tertentu. 

Besarnya selera orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Lebih tepatnya sekolah negeri yang dianggap favorit secara alamiah menciptakan hukum pasar ekonomi. Karena negeri yang dianggap "kelas dua" tetap bernasib sulit siswa. Setiap kali ada pernintaan setiap kali itu ada penawaran. PPDB berubah menjadi transaksional.

Pemaksaan kehendak orangtua tak berkarakter mendekatkan mereka kepada pihak-pihak berkepentingan. Berkepentingan terhadap politik karena perlu massa konstituen, kepentingan sosial karena masih famili dan kepentingan ekonomi karena tergiur keuntungan finansial.

Realitas berikutnya sekolah negeri kelas dua kehilangan siswa. Sekolah swasta kehabisan siswa. Sementara sekolah negeri impian terjadi penimbunan siswa. Ujungnya beragam masalah selama tiga tahun anak belajar harus dilakoni oleh guru-guru pengajar. Pendidik yang tak tahu dan ada juga yang tak mau tahu proses PPDB bersih dan benar sesuai aturan.

Menciptakan suasana PPDB bersih dan benar memang perkara gampang-gampang susah. Gampang karena kinerja penyelenggara tinggal berpijak pada aturan main yang disepakati. Pastikan aturan itu sebisa mungkin mengakomodir segala penjuru kepentingan. Tetapi tetap memperhatikan rambu-rambu hukum sehingga tak bertabrakan.

Jika ada yang memaksakan kehendak, apalagi sampe ancaman anarkhisme pihak panitia tinggal call aparat kepolisian. Cara ini memang harus cukup modal keberanian. Berani menghadapi tekanan politik kepentingan. Dan berani melawan hawa nafsu yang meraksuk pada diri jiwa panitia. Mau ga berlapar-lapar ditengah godaan suap yang memanjakan walau sesaat ? (PaDE)

TIGA CARA MUDAH HIDUP SEHAT

Ternyata tak sulit dan tak mahal untuk bisa hidup sehat. Cukup tiga cara agar orang tetap hidup sehat. Cara ini disampaikan dalam launching Germas--Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di halaman Puskesmas Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon, Jum'at (29/6). Apa saja tiga cara agar hidup tetap sehat?

"Dari banyak indikator, paling tidak ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam menjaga pola hidup sehat. Pertama makan buah dan sayur. Kedua melakukan kegiatan (gerak) fisik. Ketiga melakukan cek kesehatan," papar Dokter Sri Laelan Erwani, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

Perempuan berhijab ini menyampaikan pesannya dalam sambutan di depan hadirin launching Germas. Hadir dalam acara tersebut tuan rumah Kepala Puskesmas Pegambiran Eyo Karmulya, SKM.M.Kes, Camat Lemahwungkuk Drs H Kusni, aparat Koramil Babinsa dan Polsek Babinmas, ketua RW dan undangan. Satu dari tiga ketua RW yang hadir adalah Ketua RW Kemakmuran Deny Rochman, S.Sos., M.Pd.

Acara yang dimulai sejak pagi pukul 07.00 itu diawali dengan senam bersama para kader kesehatan se kelurahan Pegambiran. Acara dilanjutkan dengan seremonial launching Germas oleh Camat Lemahwungkuk. Usai peresmian, acara ramah tamah diisi dengan undian doorprize dan santap sarapan.

Kepala Puskesmas Pegambiran Eyo Karmulya, SKM.M.Kes mengatakan, pola hidup sehat secara umum sudah dijalani oleh masyarakat selama ini. Namun polanya belum teratur dan merata kepada seluruh masyarakat. Maka lahirlah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan yang sudah ditetapkan Presiden pada tahun 2017 baru diluncurkan di Pegambiran pada tahun 2018 ini.

Dokter Sri menjelaskan, Germas ditetapkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2017. Dari banyak indikator tiga cara hidup sehat bisa dilakukan dengan mudah dan murah. Cukup makan buah dan sayur, gerak fisik dan cek kesehatan. Pihaknya berharap kerjasama dan dukungannya dari pihak lurah, camat, koramil, polsek, RT RW dan lainnya dalam menyukseskan Germas.

"Jadi sekarang kalau makan harus perbanyak buah dan sayurnya. Selain menyehatkan juga bikin hemat. Upayakan makan buah dan sayur sebelum makan nasi. Porsi makan nasinya dikurangi. Gerak fisik pun tiap hari dilakukan paling tidak 30 menit sebelum aktifitas kerja," ungkap Dokter Sri yang menyambut baik kegiatan rutin senam para kader.

Pihaknya mengaku ironis dengan banyaknya angka penderita pengeroposan tulang di Indonesia. Padahal negara ini berada di garis khatulistiwa. Sorot sinar matahari secara rutin menyinari permukaan bumi Indonesia. Pihaknya mengajak mulai sekarang masyarakat membiasakan diri berjempur dibawah sinar matahari pagi. Upayakan di atas jam 8 agar kandungan ultraviolet semakin besar. (PaDE)