 |
| Dirjen GTK menyampaikan sambutan dalam pembukaan bintek |
“Jika ada
guru yang mau dibayar 50 ribu atau 200 ribu perbulan jangan mau, ya pilih
keluar saja jangan jadi guru. Biar kompetensi guru dihormati. Kalau alasannya
karena mengabdi, ya ga usah dibayar. Namanya juga kan pengabdian,” tutur Dirjen
GTK yang biasa akrab disapa Pranata ini di depan 102 guru-guru SD dan SMP
Peserta Bimbingan Teknis Perlindungan Profesi Guru di Hotel The Mirah Kota
Bogor, Rabu (31/5).
Dalam acara
pembukaan Bintek tahap kedua tersebut hadir Direktur Pembinaan Guru Pendidikan
Dasar Dra Poppy Dewi Puspitawati, MA dan Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan
Dikdasmen Dra Garti Sri Utami, M.Ed, serta Kasubit Kesharlindung Drs A. Hendra
Sudjana. Dalam kesempatan itu hadir juga 60 juri lomba Inovasi Pembelajaran
(Inobel) yang bekerja secara terpisah namun di hotel yang sama melakukan seleksi naskah lomba 800 guru-guru
se- Indonesia peserta lomba.
Menurut Dirjen,
mundurnya guru bergaji kecil tersebut sebagai bentuk sikap mereka demi
kehormatan profesionalisme guru. Ini karena kerja guru lebih berat daripada
seorang dokter sekalipun. Jika dokter salah suntik efeknya hanya kepada satu
orang pasien tersebut. Tetapi apabila guru salah mengajar, maka tidak hanya
satu siswa atau satu kelas yang kena dampaknya tetapi juga bisa keluarganya
bahkan satu sekolah.
“Kalau guru
mau dihormati dia harus profesional. Tapi jika dia cuma ngajar sebentar dalam
seminggu ya wajar kalau dibayar murah. Karena penghargaan itu diberikan kepada
mereka yang memiliki prestasi. Seperti karena prestasinya, apakah karena
kompetensinya, inovasinya atau otaknya cemerlang,” tutur pria berdarah sunda
yang hari itu terlihat kurang sehat.
Ditambahkannya,
penghargaan guru juga diberikan kepada mereka yang memiliki dedikasi di
daerah-daerah khusus atau gurdasus. Guru jenis ini tidak terlalu berpaku pada
prestasi akademik. Pengabdiannya di daerah khusus tersebut sudah sebuah
prestasi. Termasuk guru-guru pada
pelayanan khusus anak-anak berkebutuhan khusus juga layak mendapat penghargaan
karena tidak semua guru bisa melakukan itu.
Petinggi
kemdikbud yang biasanya humoris ini membandingkan pengalamannya ketika ia
menyelesaikan studinya di Australia. Di negara kanguru tersebut menurutnya,
profesi guru memiliki bargaining power sehingga sangat disegani masyarakat. Jika
guru-guru disana dua hari saja mogok mengajar para orang tua cemas dengan
pendidikan anak-anaknya.
“Beda dengan
guru Indonesia, jika guru-guru demo malah seneng karena sekolah libur. Makanya
untuk meningkatkan kompetensi guru pemerintah terus menaikan nilai rata-rata UKG agar guru profesional
hingga 80. Orangtua kan ikut bangga jika anaknya diajar oleh guru-guru
berkualitas dengan nilai delapan,” tuturnya yang mengaku tidak mau berlama-lama
sambutan khawatir peserta telat waktu berbuka puasa. (pade)